Konflik Karyawan PT Domus Jaya, KSBSI: Itu Ranahnya Disnaker Lamsel

oleh -98 views

LAMPUNG SELATAN–Puluhan karyawan PT Domus Jaya, di Desa Parda Suka, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan kembali menggelar aksi bungkam di depan perusahaan minyak sayur tersebut, mereka memasang berbagai spanduk yang bertuliskan keluh kesah mengenai nasibnya, Senin (30/11).

Aksi bungkam dilakukan karyawan sebagai gambaran ilustrasi diamnya perusahaan terhadap tuntutan mereka.

Mereka kecewa lantaran pihak perusahaan terkesan mengabaikan tututan yang telah lama mereka sampaikan. Kini mereka hanya bisa berharap pihak-pihak terkait dapat membantu memperjuangkan nasib mereka.

“Disnakarer dan dewan katanya mau ngebantu kami, tapi sampai sekarang belum juga ada undangan dialog atau hearing,” ujar Winardi, salah seorang karyawan.

Terpisah, Koordinator wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Lampung, Rel Tobing menyebut persoalan karyawan PT Domus Jaya adalah perselisihan ketenaga-kerjaan antara karyawan dengan pihak manajemen perusahaan, dan itu ranahnya Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten.

“Persoalan itu seharusnya ditangani pihak Disnaker Lampung Selatan. Hal itu sesuai undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,” jelas Rel Tobing.

Rel Tobing menambahkan, jika terjadi pelanggaran undang-undang, maka kewenangan penanganannya ada ditangan badan pengawas yang ada di Disnaker Provinsi Lampung. Sedangkan soal perselisihan, itu kewenangannya ada di Disnaker Kabupaten.

Menurut dia, baiknya jika ada perselisihan, Disnaker Kabupaten melakukan mediasi dengan cara mendudukan kedua belah pihak dan mendengarkan apa yang menjadi persoalan. Kemudian pihak Dinas mengeluarkan anjuran kepada kedua belah pihak.

Ia melanjutkan, jika ada salah satu pihak yang kurang puas, bisa membawa persoalan itu ke ranah hukum melalui pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

“Nanti hakim yang akan memutuskan persoalan itu dengan kewenangan yang dimilikinya, dan pihak-pihak yang berselisih wajib melaksanakannya,” terang Rel Tobing.(ibr)