Komisi I Dukung Polres Tubaba Usut Dugaan Pungli Prona

oleh -40 views

PANARAGAN –Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, dukung tindakan kepolisian Polres setempat dalami dugaan pungutan Liar (Pungli) atas pembuatan sertifikat prona 

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I saat di konfirmasi telepon Kamis (24/6/2021) sekitar pukul 13.31 Wib.

Menurutnya, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2018 menjelaskan. Program prona gratis tersebut telah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025 mendatang.

Kata dia, terkait program sertifikat Prona tersebut sudah jelas gratis, tidak ada pengecualian meskipun dengan dalih
SK Tiga Menteri Agraria dan Tata Ruang.  Menteri Dalam Negeri. Juga Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Dari tiga dalih Peraturan Menteri itu menyebabkan masih ada kewajiban beban biaya yang diharuskan membayar oleh para  oknum terhadap warga masyarakat. Itu tidak dibenarkan, sebab seluruh perangkat desa saat ini sudah digaji melalui Dana Desa (DD).” Kata Yantoni dikutip translampung.com.

Karena itu, pihaknya akan telusuri kebenaran penarikan biaya pembuatan sertifikat Prona tersebut, yang didalilkan oknum untuk biaya Patot, Materai, Map, hingga Ongkos wara wiri ke BPN. dia menghimbau kepada seluruh masyarakat Tubaba agar bisa melaporkan jika ada kejadian serupa, tidak hanya di Tiyuh (Desa) Karta Raharja saja.

“Jika masyarakat sudah ke DPRD maka akan kita koordinasikan bersama Anggota lainnya,  sehingga dapat menghasilkan kesimpulan untuk penyelesaian nya. Bahkan jika terbukti oknum terkait dinyatakan melanggar, kita akan rekomendasikan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH).”  Tegasnya.

Sebab lanjut dia, DPRD merupakan wakil rakyat, dan sudah menjadi tugas pokok Legislatif menangani berbagai masalah yang timbul di tengah kalangan masyarakat untuk memberikan pendampingan dan membantu.

“Adanya sikap tegas yang dilakukan oleh Polres saat ini, untuk memanggil pihak-pihak terkait masalah kasus dugaan tersebut, kita dukung untuk menanganinya, dan kita butuhkan transparansi nya, supaya Publik tahu bagaimana kinerjanya Polres kita.” Imbuhnya.