DPRD Lampung Sampaikan 6 ‘PR’ untuk Dinas Pariwisata, Ini Rinciannya

oleh -7 views

Bandarlampung — DPRD Provinsi Lampung menyampaikan sejumlah catatan perbaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Lampung.
Salah satunya adalah untuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerja di sektor pariwisata.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Mikdar Ilyas menyebut ada 6 catatan yang jadi PR (pekerjaan rumah) yang harus segera dijalankan oleh Disparekraf.

Yang pertama terkait kegiatan dan event wisata di Lampung agar dilakukan dengan kolaboratif menggandeng komunitas dan pihak swasta untuk mengatasi kekurangan anggaran dari pemerintah.

Kedua, perlu pengelolaan pariwisata harus berkelanjutan dari kolaborasi muti pihak. Baik eksekutif, legislatif, komunitas, dan wirausaha atau pebisnis.

Pembangunan pariwisata perlu kerjasama lintas-dinas, antara lain dengan dinas yang menangani infrastruktur untuk menyediakan akses penunjang kawasan pariwisata,” jelas Mikdar Ilyas saat pembahasan Raperda APBD Provinsi Lampung 2023 beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kendala dalam pembangunan akses infrastruktur khususnya jalan menuju destinasi pariwisata ada perbedaan kewenangan antara kabupaten/kota dan provinsi.

Kebanyakan jalan destinasi ada di bawah wewenang kabupaten/kota. Maka koordinasi dan kerjasama perlu dikuatkan.

Keempat adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata Lampung.

Mikdar menyebut perlu digelar bimbingan teknis (bimtek) di lokasi-lokasi destinasi sebagai salah satu program penting pengembangan wisata.

Substansi dan materi yang disampaikan dalam bimtek juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari kawasan wisata/destinasi yang ada.

“Kelima OPD perlu menjabarkan teknis dana hibah dalam pelaporan triwulan serta visualisasi data perkembangan pelaksaan program. Sehingga informasi yang disampaikan bisa lebih jelas dan cepat ditangkap,” jelasnya.

Keenam, Disparekraf Lampung juga diminta melakukan evaluasi data pola kedatangan wisatawan khususnya untuk mengetahui keberlanjutan kunjungan dari wisatawan.

Hal ini berkaitan dengan imaji wisata Lampung di media sosial dan pengalaman riil dari wisatawan.

“Tingkat kunjungan ulang perlu diperiksa sebab ada kesan kunjungan wisatawan ke Lampung tidak berkelanjutan,” tandasnya. (Red)