Arinal Apresiasi DPRD Lampung atas Rekomendasi LKPJ KADA Tahun Anggaran 2021

oleh -6 views

Jakarta — DPRD Provinsi Lampung menghantarkan aspirasi masyarakat Lampung ke Pemerintah Pusat, hal ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa dari Aliansi Lampung Memanggil yang melakukan unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Rabu (13/04) lalu.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay mengatakan, Sehubungan dengan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Lampung Memanggil, Badan Eksekutif Mahasiswa, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda serta Organisasi Buruh (terlampir) pada beberapa waktu lalu di Gedung DPRD Provinsi Lampung Aksi unjuk rasa yang dilakukan terkait penolakan kenaikan harga BBM.

“Menuntut untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, menuntut kemudahan akses kesehatan, menuntut dicabutnya Undang- Undang Cipta Kerja serta beberapa tuntutan lainnya (terlampir) , “kata Mingrum kepada awak media. Senin (19/04)
Untuk itu, kata Mingrum, Berkenaan dengan hal diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung meneruskan aspirasi masyarakat tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

” Agar kiranya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, “cetus bunyi surat yang dikirimkan DPRD Provinsi Lampung kepada Preseden RI.

Dimana saat itu , Ketua DPRD Mingrum Gumay saat nemui massa pendemo mengungkapkan, jika pihaknya akan memfasilitasi untuk menerima serta meneruskan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.
“Bahwa aspirasi yang dari adik-adik mahasiswa pada tanggal 13 April kemarin, sudah kita dalami secara kelembagaan bahwa itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kondisi masyarakat saat ini, dimana yang disampaikan mereka dalam bentuk aspirasi. Alhamdulilah aspirasi tersebut sudah kami terima dan kami hantarkan kepada pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan DPR RI di Jakarta, “ungkapnya.
Mingrum menambahkan , konflik vertikal seperti reformasi agraria menjadi salah satu pokok permasalahan juga di Provinsi Lampung, yang ikut serta menjadi aspirasi masyarakat.
“Aspirasi masyarakat yang dihantarkan kita akan monitor juga kok, salah satunya masalah reformasi agraria, karena di Provinsi Lampung juga masih ada konflik-konflik vertikal, antara masyarakat dengan coorporate atau badan-badan usaha milik negara dan persoalan mafia tanah sesuai dengan arahan Presiden kita berharap aparat penegak hukum terhadap persoalan ini dapat bertindak tegas kepada pihak siapapun juga, “tegasnya

Selain itu,sambung Mingrum, tentang adanya rencana aksi unjuk rasa susulan oleh mahasiswa dan masyarakat terkait atas ketidakpuasan aksi unjuk rasa lalu, dirinya berharap tidak ada lagi parlemen jalanan karena masih dalam suasana Ramadhan.
“Untuk persoalan ini kita bukan berarti menghalangi aspirasi demokrasi dari adik-adik mahasiswa, tapi ini kan masih dalam suasana Ramadhan lakukanlah hal-hal yang lebih bermanfaat, karena jika kita melakukan aksi parlementer dijalan itu apalagi memang aspirasi dan saluran komunikasi nya tersumbat, selama itu tidak tersumbat saya rasa ya gak perlu lagi ada parlemen jalanan” tutup mantan aktivis di era 90-an ini.(Red) mengapresiasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung yang telah mencermati dan memberikan rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021. 

Apresiasi itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dengan Agenda Rapat Paripurna DPRD Pembicaraan Tingkat II berupa Laporan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Selasa (7/6/2022).

“Kami yakin, bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan pemberian Rekomendasi oleh DPRD pada hari ini, selain akan meningkatkan kinerja, fungsi dan tugas eksekutif dan legislatif itu sendiri, juga merupakan perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di segala bidang,” ujar Sekdaprov Fahrizal.
Beberapa catatan terkait dengan rekomendasi yang diberikan sebagaimana  Laporan Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021, jelas Fahrizal, merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi/ konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

“Rekomendasi ini juga sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program/kegiatan antara eksekutif dan legislatif kedepan, sehingga sasarannya benar-benar dapat terarah dan terukur kemajuannya sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung,” ujarnya.

Diharapkan Rekomendasi ini dapat diimplementasikan dalam berbagai program  kegiatan, termasuk program prioritas yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah di berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di tahun- tahun yang akan datang.

Sekdaprov Fahrizal juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Anggota Pansus yang telah membahas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021, sekaligus rekomendasi untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah yang mengikuti pembahasan LKPJ dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah  ditentukan; dan Kepada seluruh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Organisasi Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Kalangan Pers yang telah bersama-sama membangun Provinsi Lampung. (Red)