Lampung Selatan–Adanya sejumlah Kepala Desa (Kades) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang “alergi” terhadap wartawan atau selalu enggan diwawancarai, dikritisi Lembaga Analisis Pemerhati Anggaran (Lapang) Lampung. Sebab, pejabat seperti itu dianggap tak layak menduduki sebuah jabatan mengingat tak paham terhadap undang-undang yang telah diberlakukan.
Sekretaris Lapang, Jhoni GS menyebut setiap pejabat pemerintah daerah wajib memberikan informasi yang terbuka untuk masyarakat khususnya melalui peran para insan pers. Apalagi untuk mengetahui informasi perjalanan roda pemerintah merupakan hak setiap masyarakat.
“Jadi kalau ada pejabat ataupun kades takut diwawancarai dan enggan memberikan keterangan, itu artinya dia tidak paham Undang-undang bahwa ada yang melindungi itu semua. Mestinya, Kades harus bisa menggunakan peran pers ini sebaik mungkin sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Dengan begitu, masyarakat paham apa yang dikerjakan oleh pemerintah desa selama ini,” kata Jhoni, Rabu (09/09).
Sambungnya, berdasarkan Undang-Undang keterbukaan informasi publik (KIP) No 14 Tahun 2008, setiap anggaran yang bersumber dari pemerintah baik APBN maupun APBD, masyarakat publik wajib mengetahui dan mempertanyakan bahkan mengawal realisasi baik infrastruktur ataupun pemberdayaan.
Menurut Jhoni, jika pejabat tersebut selalu menghindar dari insan pers justru akan menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan baik bagi insan pers maupun masyarakat umum. Bahkan sikap seperti itu justru dapat menjadi bumerang pejabat yang bersangkutan.
“Saya sempat mengikuti adanya pemberitaan dibeberapa media mengenai Kades yang tidak tahu nilai anggaran dana desa yang dikelola desanya. Ini kan aneh, tentu ini menimbulkan asumsi negatif dari publik,” tuturnya lagi.
Masih kata Jhoni, sebagai seorang pejabat publik, seharusnya bisa terbuka kepada media, jangan ada yang ditutup-tutupi, “Jadi pejabat mau, namun diwawancara saja takut. Ini gak pas. Padahal kita seharusnya tidak perlu mengembangkan pikiran negatif terhadap keberadaan insan pers. Karena belum tentu juga para wartawan berpikir yang sama, Justru kalau kita bisa menggunakan media ini sebagai corong kita khususnya menyampaikan program-program yang kita jalankan, itu malah bagus. Sehingga masyarakat tahu, bagaimana kinerja kita,” ujarnya mengakhiri.(ibr)
