BANDAR LAMPUNG–Pembangunan jaringan distribusi gas bumi (jargas) yang diduga dibangun tanpa didampingi konsultan pengawas kembali menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat Lampung. Sebab, dalam pengerjaanya diduga telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Tender proyek senilai Rp 114 Milliar yang dimenangkan PT Noorel Idea itu diperuntukan untuk pembangungan 6000 sambungan rumah (SR) warga empat Kecamatan di Kota Bandar Lampung, yakni Kedaton, Wayhalim, Sukarame dan Enggal.
Sekretaris Lembaga Analisis Pemerhati Anggaran (Lapang), Jhoni GS, menyayangkan, kendati permasalahan tersebut menjadi viral sejak terekspose oleh media massa akhir-akhir ini, namun rekanan pemenang tender proyek terkesan acuh dengan tidak mengindahkan keluhan dari masyarakat.
Dikatakan Jhoni, sejauh ini belum ada tanda-tanda pembenahan yang dilakukan perusahaan pemenang tender proyek. Selain masih belum terpasangnya plang merk proyek, dilokasi juga belum terlihat adanya penambahan rambu peringatan keselamatan kerja, juga masih banyaknya pekerja yang tidak dilengkapi alat perlindungan diri (APD) serta belum adanya konsultan pengawas yang terlihat eksist dilokasi.
“Amat disayangkan perusahaan acuh terhadap kritikan dari masyarakat,” ujarnya.
Menurut Jhoni, keberadaan konsultan dalam pembangunan jasa konstruksi amat vital guna meminimalisir pembengkakan biaya atau penyimpangan dalam pekerjaan proyek.
“Konsultan adalah pihak yang berwenang untuk mengawasi proyek pekerjaan guna menghindari terjadinya kegagalan proyek.
Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, konsultan perencana dan pengawas dalam pekerjaan konstruksi disebut bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi direncanakannya dan diawasinya,” bebernya.
Karenanya, dirinya mengimbau agar PT Noorel Idea dapat segera merespon dan mengambil sikap perbaikan atas kritikan masyarakat, “Suara masyarakat ini suara orang banyak, jangan diacuhkan agar tidak memicu polemik dari masyarakat,” tegasnya.(red)
