PANARAGAN– Ternyata masih saja ada oknum yang diguga melakukan praktek pungutan liar alias (Pungli), kali ini praktek tersebut di duga dilakukan oleh oknum polisi lantas Polres Tulangbawang Barat (Tubaba).
Berdasarkan informasi yang dirangkum dari beberapa sumber, yang memiliki truk dan usaha lapak mengaku ada oknum lantas yang mewajibkan mereka untuk merogoh kantong, mengeluarkan uang agar aman dari tangkapan oknum lantas.
Apa yang di lakukan oleh oknum Lantas Polres Tubaba itu, membuat resah para supir truk. Sebab mereka (supir) wajib setiap bulan mengeluarkan uang aman bagi oknum polisi sebesar Rp100.000 sampai Rp200.000.
Uang “keamanan” bulanan itu sangat di keluhkan oleh masyarakat khususnya para supir truk, beradasarkan keterngan beberapa sopir truk alasan oknum polisi lantas yang mewajibkan setoran itu karena, mobil truk tersebut sering bermuatan melebihi tonase atau kapasitas.
Praktek itu berlangsung hampir satu bulan belakangan ini, seperti yang di sampaikan oleh Sp(30), salah satu pengusaha kecil yang mempunyai kendaraan Dump Truk asal kecamatan Tulang bawang udik. Ia mengaku selama mempunyai mobil tTruk dirinya belum pernah ada yang meminta uang bulanan seperti ini, namun semenjak adanya lantas di tubaba dirinya berserta beberapa sopir truk lainnya memberikan uang Aman bulanan.
“Uang Aman itu seperti sebuah kewajiban bagi setiap orang yang mempunyai mobil Truk yang bermuatan. Sebab, jika tidak melakukan hal itu, pekerjaan kami sebagai sopir truk terhambat,”bebernya.
Dia menjelaskan semua yang mempunyai usaha mobil truk yang bermuatan pasti melakukan hal itu, karena kami sadar kami yang salah membawa muatan melebihi batas, melintasi jalan yang bukan peruntukan truk besar dan sebagainya. Kalau tidak setor, pekerjaan tidak bisa lancar.
“Kalau semua polisi seperti itu, mau dapet apa lagi kami, pokoknya mas kami di resah kan oleh oknum polisi lantas Tubaba dan sangat di sayangkan ketika kami membela diri kalau surat surat kami lengkap tetapi ada saja kilah mereka pada kami. yang ini salah lah, yang itu lah dan pokonya gak ada kesempatan kami membela diri,” ujarnya lagi.
Sampai sampai apa yang dilakukan oleh oknum latas tersebut telah menyalahi prosedur. Contoknya mereka menanyakan KIR, bukanya kalau KIR itukan dinas Perhubungan yang mesti ngurusnya.
Keluhan yang sama di sampaikan oleh Ir (45), warga Way Sido mengatakan, setiap setor dirinya harus merogoh uang Rp 100.000 hingga Rp200.000. Uang itu diambilkan dari ongkos jalan yang diberikan oleh bos.
“Saya ambilkan dari uang jalan untuk beli minyak kadang-kadang. Tapi kalau petugas meminta bayaran banyak, jadi apa yang kami dapat dari tarikan kami ,” keluhnya.
Ir mengaku sebenarnya merasa salah telah melakukan setor tersebut. Namun, karena keadaan, dirinya terpaksa melakukan hal itu.
“Kami hanya sopir yang diperintah bos. Kalau perusahaan berada di dalam gang sempit dan harus melintasi jalan yang bukan peruntukannya, jalan satu-satunya ya setor itu. Kalau tidak begitu sulit karena tidak ada jalan lainnya,” pungkasnya.
Ditemui secara terpisah Kasat Lantas Polres Tubaba, IPTU Suarjono Suryaningrat mengaku pihaknya telah mendengar informasi, adanya oknum anggota polisi yang melakukan pungutan secara illegal tersebut.
“Ya informasi itu sudah saya dengar, bahkan sudah saya tanya dengan anggota polisi namun mereka tidak merasa kalau melakukan pungutan yang di maksud tersebut,”kata kasat saat ditemui pada acara pelantikan Pokdar kamtibmas, Selasa(4/3).
Tidak hanya pada anggotanya, saat ada penertiban dari Dinas Perhubungan beberapa waktu lalu, pihaknya dengan senang hati melakukan penertiban dengan dinas perhubungan.
“Tanggapan setoran perbulan kalau selama saya disini belum ada. Itu yang saya bilang tadi ada oknom atau apa mereka tidak menyebutkan namanya, saya tau dari pihak polres mendatangi lapak itu ada dua kegiatan kita sosialisai jika kegiatan yang lain anggota datang kesana sepertinya tidak ada,”ujarnya.(ton)
