PANARAGAN–Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP (unqualified opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018. Opini WTP tersebut merupakan yang ke-8 kalinya berhasil diraih Kabupaten Tubaba secara berturut-turut sejak tahun 2011 silam.
Opini WTP ke-8 yang diberikan BPK ini tentu menjadi kado istimewa 2 (dua) tahun kerja Bupati Tubaba Hi. Umar Ahmad, SP dan Wakil Bupati Fauzi Hasan, SE, MM di periode kedua memimpin Tubaba.
Hal ini juga membuktikan keseriusan dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan APBD pro-rakyat yang didukung dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Diketahui, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tubaba Tahun Anggaran 2018 tersebut diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Lampung Sunarto, SE dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Tubaba Fauzi Hasan, SE, MM di Kantor BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung, Selasa (28/5/2019) siang.
Penyerahan tersebut juga disaksikan oleh Wakil Ketua I DPRD Tubaba Yantoni, Sekdakab Tubaba Herwan Sahri, SH, M.AP, Kepala BPKAD Mirza Irawan DA, S.Sos beserta jajarannya, dan Inspektur Tubaba Drs. Bustam Effendi, MM.
Mendampingi Wakil Bupati Fauzi Hasan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, Herwan Sahri, SH, M.AP, mengatakan bahwa capaian WTP tersebut tidak lepas dari komitmen dan motivasi dari bupati dan wakil bupati serta seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tubaba untuk mempertahankan WTP yang telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya.
“Koordinasi dan sinergi antar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan dengan baik, dan itu menjadi kunci utama” ungkapnya kepada wartawan melalui telepon beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Sekda juga menyampaikan bahwa capaian WTP tidak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat Tubaba yang telah menjadi bagian yang penting dalam pembangunan, sehingga WTP dapat diraih kembali,”ucap Sekda.
Sedangkan sebagai langkah untuk mempertahankan WTP di tahun-tahun berikutnya, Sekda menekankan soal kualitas yang akan terus ditingkatkan. Hal ini berangkat dari apa yang menjadi kekurangan setiap tahunnya. Dan itu harus menjadi bagian untuk menjadi energi keras pihaknya untuk lebih berkualitas lagi.
“Jadi kalau ada catatan kelemahan, itu yang menjadi pijakan kita dalam rangka memperbaiki. Termasuk juga bagaimana sumber daya manusia (SDM) kita yang mengelola keuangan di tingkat dinas, perlu memperhatikan keahliannya yang berkaitan dengan ekonomi atau akuntansi. Selain itu juga bagaimana kita melakukan penguatan standar-standar pengawasan baik di internal dinas maupun secara menyeluruh, serta selalu meningkatkan koordinasi secara horizontal dan vertikal,”pungkasnya
Untuk diketahui, Opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. (ADV)
