BANDAR LAMPUNG (rakyatlampung.id) — Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan peninjauan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjamin pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis 7 November 2019.
Pimpinan BAP DPD RI, Sylviana Murni mengatakan, pihaknya sebagai alat kelengkapan DPD RI, salah satu fungsi utamanya yaitu melakukan penelaahan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI yang berindikasi kerugian negara.
Sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPD diharapkan dapat mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang digunakan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) khususnya bagi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut, ditindaklanjuti oleh BAP DPD RI dengan melakukan telaahan. Kemudian BAP melakukan klarifikasi melalui kunjungan kedaerah guna mendapatkan informasi yang lengkap terhadap permasalahan daerah dalam penyusunan laporan keuangannya sehingga dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan predikat WTP.
“Kunjungan kerja ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi sejauh mana rekomendasi BPK RI telah ditindaklanjuti oleh masing-masing entitas/obyek pemeriksaan, guna menjamin bahwa pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang merugikan dan/atau dapat merugikan negara, telah dilakukan koreksi sebagaimana mestinya,” katanya.
Ia menambahkan, BAP DPD RI melakukan pemantauan hasil pemeriksaan BPK atas tujuh entitas yakni Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Mesuji, dan Pesisir Barat.
“Selain BPK RI dan Pemerintah Daerah, terdapat institusi pengawasan intern pemerintah yang perlu diikutsertakan yaitu BPKP yang melakukan upaya pencegahan atas penyimpangan atau ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah,” katanya
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, pihaknya memerlukan dukungan dari pihak DPD RI mengingat di Provinsi Lampung ada program nasional yang akan dibangun seperti insfrastruktur, jalan yang punya konektivitas langsung kepada lokasi-lokasi destinasi wisata yang ada karena Lampung tidak terpisahkan dengan DKI.
“Kita sedang defisit Rp600 miliar. Saya ingin membangun infrastruktur tapi keuangan lagi tidak sehat,” katanya.
