LAMPUNG SELATAN (rakyatlampung.id) — Kurun waktu dua tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Lampung Selatan mandek. Pasalnya, daya serapan anggaran yang rendah, berakibat gagalnya ratusan proyek pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Lampost.co, pada tahun 2018 lalu, sebanyak 113 paket proyek kontruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lampung Selatan, gagal lelang atau di kerjakan.
Dengan alasan berkas yang diajukan kontraktor tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka 113 paket proyek akan kembali di lelang tahun 2019 ini.
Namun, sampai dengan bulan Oktober 2019, daya serap APBD Lampung Selatan baru mencapai 52,54 %, bahkan tiga paket proyek kontruksi atau infrastruktur sudah dipastikan gagal dan sudah dikembalikan ke Kas Daerah.
Ketiga paket proyek yang gagal dan tidak dapat dilaksanakan tender yakni pembangunan gedung oksigen di RSUD Bob Bazar Kalianda senilai Rp743.944.513,70, pengembangan gedung ruang kelas dua RSUD Bob Bazar Kalianda senilai Rp1.099.931.797.97 dan pembangunan talut dan pagar di RSUD Bob Bazar Kalianda senilai Rp1.379.980.274.64.
Buruknya kinerja Pemkab Lampung Selatan, khususnya Dinas PUPR yang tidak menjadikan pelajaran gagalnya ratusan proyek pembangunan infrastruktur tahun lalu membuat berang semua pihak.
Bahkan proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan dibeberapa Kecamatan di Lampung Selatan, jauh dari harapan masyarakat, karena diduga pengerjaanya asal jadi. “Kami dari Fraksi PKS memberi rapor merah, terkait rendahnya serapan APBD Lamsel,” kata Anggota DPRD fraksi PKS Lampung Selatan, Mohamad Akyas kepada Lampost.co, Minggu 6 Oktober 2019.
Mantan anggota Komisi C DPRD Lampung Selatan Periode 2014-2019 ini menjelaskan rendahnya penyerapan APBD Lampung Selatan yang baru mencapai Rp1,15 triliun dari pagu Rp2,19 triliun menjadi kinerja dan prestasi yang sangat buruk.
“Ini menandakan kinerja dan prestasi yang buruk,” ujar warga Kecamatan Jati Agung itu.
Sebagai contoh tiga paket proyek Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda, yang tahun ini gagal dilaksanakan, sangat merugikan masyarakat dibidang kesehatan. “Masyarakat yang menjadi korban dari buruknya kinerja eksekutif,” ujarnya.
Hal senada diungkap Sukardi anggota DPRD fraksi PAN, dengan rendahnya penyerapan patut dipertanyakan adanya perencanaan yang tidak bagus, dengan kondisi sekarang penyerapan anggaran baru 52,54.% itu terkontrak belum terlaksana secara fisik hal ini bisa dilihat langsung kelapangan khususnya infrastruktur. “Top Leadhersip dan OPD terkait sebagai pengguna anggaran yang harus bertanggung jawab,” katanya.
Ia menilai dengan kondisi serapan seperti saat ini, kinerja Dinas PUPR Lampung Selatan atau yang terkait bukan mendapatkan rapor merah lagi melainkan benar-benar jeblok. “Tahun 2018 lalu Silpa 90 miliar lebih, tahun 2019 Silpa bakal lebih,” ujarnya.
Terpisah, rendahnya penyerapan APBD Lampung Selatan, merupakan cerminan kondisi Lampung Selatan, yang menunjukkan belum cakapnya pemimpin saat ini. “Ini menunjukkan belum cakapnya Nanang memimpin Lamsel,” kata salah seorang tokoh pemuda yang enggan disebutkan namanya.(pst)
