TERBANGGI BESAR (rakyatlampung.id) — Pemkab Lampung Tengah hibahkan lahan seluas empat hektare untuk pembangunan Universitas Muhammadiyah.
Pernyataan itu disampaikan Bupati Loekman disela rapat kerja daerah (Rakerda) Muhammadiyah di Bandar Jaya Barat, Kamis (27/6/2019).
Lahan yang sudah disiapkan untuk pembangunan pusat pendidikan di Lamteng itu sudah disiapkan di areal Terminal Betan Subing, Terbanggi Besar.
Menurutnya, hal itu untuk mendorong majunya pendidikan di kabupaten tersebut.
“Sudah ada lahannya (pembangunan Universitas Muhammadiyah), kita siapkan empat hektare lokasinya di areal Terminal Betan Subing. Pemkab Lamteng bertekad supaya kabupaten ini memiliki universitas sendiri,” ujar Loekman Djoyosoemarto.
Bupati menambahkan, pendirian universitas juga sebagai upaya Pemkab Lamteng dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Tapi untuk pihak ketiga terkait pengelolaannya, Muhammadiyah silahkan cari sendiri. Saya yakin Muhammadiyah sudah mandiri terkait itu, dan sudah banyak berpengalaman di bidang pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Sementara Ketua Muhammadiyah Lampung Tengah, Achmad Helmi, mengatakan, pendirian universitas di Lamteng merupakan salah satu agenda pihaknya dalam Rakerda Muhammdiyah kabupaten itu.
“Kita ingin mendukung program pemerintah dalam pendidikan dan dunia kesehatan. Sudah banyak lulusan dari sekolah Muhammadiyah di Lamteng, kita ingin lulusan itu sekolah lagi di Lampung Tengah dengan adanya universitas,” tandasnya.
Sementara Ketua Penyelenggara Rakerda Muhammdiyah, Eko Yuwono menjelaskan, saat ini dalam dunia ekonomi Muhamadiyah Lamteng dalam waktu beberapa tahun terakhir telah mendirikan tempat usaha mandiri.
“Kita sudah ada sembilan tempat usaha yang didirikan oleh seluruh anggota Muhamadiyah Lampung Tengah. Artinya Muhammdiyah ingin mendukung program pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan Maslaah sosial lainnya,” jelas Eko Yuwono.
Ia melanjutkan, setiap tempat usaha yang beroperasi mempekerjakan sebanyak 24 orang.
Namun begitu ujarnya belum ada komunikasi antara pihak dinas terkait untuk menindaklanjuti persoalan ekonomi. zul
