BANDARLAMPUNG-Untuk pertatungan pemilihan legislatif (Pileg) 2019 tentunya cukup sengit. Pasalnya, berbarengen dengan pilpres dan juga menjadi perang program antar calon.
Namun demikian, bagi Dwinta Ria Gunadi, justru dengan program yang relevan dan mudah dicerna masyarakat, tentu memudahkan ia dalam sosialisasi. Nah, untuk pileg 2019 ini Dwinta Ria Gunadi mengusung program masyarakat adil dan makmur.
Menurut incumbent anggota DPR RI dari Fraksi Partai Grindra ini, bahwa negara Indonesia ini adalag negara yang kaya raya dengan hasil kekayaan alam yang melimpah dan negeri yang luas, namun kemakmuran belum bisa dirasakan masyarakat. “Negeri kita ini kaya, laut kita luas alam kita luar biasa hasilnya, tapi kemakmuran belum dirasakan oleh rakyat, harga jual hasil pertanian hancur, harga jual jagung, beras, kakau, sawit, karet, harga sulit dan daya beli masyarakat tidak ada. Apa yang paling dirasakan masyarakat, untuk pendidikan biaya sekolah sulit, coba turun langsung ke bawah, mereka menjerit semua bahan pokok mahal, harga listrik naik, nangis rakyat saat ini,” ujar Dwinta Ria Gunadi.
Karena itu, lanjutnya, dengan partai Grindra dan memenangkan pak Prabowo-Sandi menjadi Presiden dan Wakil Presiden kita akan membawa masyarakat adil dan makmur.
“Adil dengan kata lain hukum yang adil, jangan sampai hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Lihat saja sampai saat ini kasus Novel Baswedan belum juga terungkap siapa aktor nya. Kalau memang bicara sudah makmur, pemerintah itu ada dan hadir bukan lari dari kenyataan pas petani panen kita import ini kan apa namanya, harga produksi mahal, kasian kan petani mereka pas jual harga rendah,” jelasnya.
Karena itu jika ingin adanya perubahan Indonesia adil dan makmur ayo pilih Prabowo-Sandi untuk Presiden RI dan tentukan Partai Grindra sebagai pelabuhannya. “Saat nya pilih Prabowo-Sandi, agar ada perubahan indonesia adil dan makmur, hasil petani bisa terjual dengan harga yang sesuai, ” ajaknya.
Caleg Partai Grindra ini memaparkan, UUD ’45 pembukaan tidak ada perubahan, tapi MPR adalah lembaga tinggi negera, kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuh ya oleh rakyat. Program Presiden bukan hanya memilih presiden tapi ini semua bagaimana mengenali apa yang menjadi program yang akan dilakukannya untuk rakyat. “Pidato Presiden Jokowi saat 17 Agustus 2018 menyatakan bahwa kemiskinan menurun faktanya 2019 pemerima PKH ditambah, apakah kemiskinan ada dengan sengaja dicipatakan karena ada pemilu presiden,” tandasnya. (ron)
